Lalu Lintas Surabaya Diprediksi Lumpuh pada 2050, Pemprov Jatim Lakukan Pencegahan Dini

SURABAYA (Lentera) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengantisipasi potensi kemacetan parah di kawasan Surabaya Raya yang diprediksi bisa mencapai kondisi stagnan pada tahun 2050. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, menegaskan bahwa langkah pencegahan harus dilakukan sejak sekarang, terutama melalui pembangunan transportasi publik yang terintegrasi.

"Berdasrakan penelitian bahwa 2050 transpirtasi di Surabaya bakal stag," katanya dalam wawancara di Surabaya, Selasa (10/2/2025).

Menurutnya, kondisi lalu lintas saat ini masih relatif lancar. Masyarakat masih dapat beraktivitas dengan kendaraan pribadi tanpa hambatan berarti. Namun jika pembangunan transportasi publik tidak dipercepat dan ketergantungan pada kendaraan pribadi terus meningkat, kemacetan total berpotensi terjadi di masa mendatang.

Ia mengatakan bahwa yang dilakukan saat ini adalah memulai pembangunan transportasi publik. Nyono mengatakan mungkin saat ini masyarakat memandang pembangunan transportasi publik ini masih belum perlu. “Sekarang kita masih nyaman, lalu lintas masih mengalir. Tapi kalau tidak ada upaya serius membangun public transportation, suatu saat kita bisa tidak bergerak sama sekali,” ujarnya.

Di antara upaya yang akan dilakukan adalah Bus Rapid Transit (BRT) dan sistem Surabaya Regional Railway Line (SRRL). Untuk pembangunan dua program tersebut, Pemprov Jatim berupaya mencari pendanaan dari luar yang peduli dengan transportasi publik dan lingkungan. Nyono mengungkapkan untuk pendanaan BRT akan dilakukan dari Jerman, sedangkan untuk SRRL akan dilakukan oleh United Kingdom (UK).

Selain itu, Jatim juga tengah menggadang adanya Light Rail Transit (LRT), khususnya untuk kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Nyono mengaku infrastruktur untuk transportasi yang satu ini didukung pemerintah pusat dan bertujuan meningkatkan konektivitas di wilayah Surabaya dan sekitarnya, dengan rencana integrasi moda transportasi lokal. 

Dengan adanya berbagai program tersebutm Nyono berharap akan mampu mengirangi kepadatan lalu lintas minimal 50 persen dengan mendorong mobilitas masyarakat beralih ke transportasi umum. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan rekayasa lalu lintas, termasuk pembatasan kendaraan pribadi masuk ke pusat kota, sementara transportasi umum diberi kemudahan akses.

Nyono mencontohkan negara-negara maju yang berhasil mengurangi kemacetan dengan memperkuat transportasi publik terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan kendaraan pribadi. Selain itu, konsep park and ride di kawasan pinggiran kota juga dinilai penting agar masyarakat dapat memarkir kendaraan pribadi lalu melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum.

“Transportasi publik harus dibangun dulu. Jangan masyarakat dilarang pakai kendaraan pribadi kalau fasilitas umumnya belum tersedia, itu bisa menimbulkan masalah sosial,” tegasnya.

Selain kemacetan, isu lingkungan juga menjadi perhatian. Jika penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil tetap tinggi hingga 2050, emisi karbon diperkirakan meningkat signifikan bahkan bisa mencapai 7 juta ton per tahun dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, pengembangan transportasi massal dan kendaraan ramah lingkungan dinilai mendesak.

“Kalau transportasi publik kuat, kemacetan bisa ditekan. Kita ingin Surabaya tidak sampai stagnan di masa depan,” pungkas Nyono. (*)

Reporter : Lutfi
Editor : Lutfiyu Handi