SURABAYA (Lentera)-Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai Surabaya memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan nasional, terutama melalui sektor perikanan dan pengelolaan kawasan timur kota.
Hal itu disampaikannya menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang digelar di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Fathoni mengatakan, dalam Rakornas Presiden Prabowo menekankan pentingnya kemandirian nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu dan berpotensi memicu konflik terbuka antarnegara.
“Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus memperkuat persatuan nasional dan membangun kemandirian di sektor-sektor strategis. Salah satu fondasi utamanya adalah ketahanan pangan,” kata Fathoni, Rabu (4/2/2026).
Ia menilai, arahan tersebut harus diterjemahkan secara konkret oleh pemerintah daerah. Dalam konteks Surabaya, kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional tidak harus melalui produksi beras, melainkan lewat penguatan sektor protein hewani.
“Kita sadar Surabaya bukan lumbung padi. Tapi Surabaya punya tambak udang dan bandeng yang potensinya besar untuk menopang kebutuhan protein nasional,” jelasnya.
Fathoni menyoroti kawasan timur Surabaya yang selama ini menjadi sentra tambak, namun masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Selain kualitas air yang tercemar limbah dari hulu sungai, akses jalan menuju tambak juga dinilai belum memadai.
“Keluhan petani tambak itu klasik, kualitas air dan akses distribusi. Ini tidak bisa diselesaikan parsial, harus dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi kawasan timur Surabaya juga sejalan dengan kebutuhan protein dalam program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Program makan bergizi gratis pasti menyerap protein dalam jumlah besar. Surabaya bisa ambil peran di situ, kalau kawasan timur benar-benar difungsikan sebagai sentra perikanan,” tambahnya.
Politisi dari Fraksi Golkar ini mengingatkan, peran tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa kehadiran pemerintah. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan dan fasilitas pascapanen semisal cold storage.
“Tanpa cold storage, petani selalu terjebak tengkulak. Saat panen melimpah, harga jatuh karena tidak ada tempat penyimpanan,” tuturnya.
Selain sektor pangan, Fathoni juga menyinggung peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang akan bertransformasi menjadi BUMD. Menurutnya, BUMD harus diposisikan sebagai agen pembangunan, bukan semata-mata pencetak dividen.
“Harus ada prinsip subsidi silang. Keuntungan dari pembangunan hunian komersial digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” ujarnya.
Ia menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga, sandang, pangan, dan papan merupakan mandat negara yang harus dipercepat, termasuk pembangunan rumah susun, hunian layak, dan proyek rumah tsunami.
Fathoni juga mengaitkan peran Surabaya dalam agenda zero waste dan kemandirian energi nasional. Ia menilai Surabaya memiliki keunggulan karena telah memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Fathoni meyakini Surabaya berpeluang menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi program zero waste.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
