JOMBANG (Lentera) - Ratusan hektare lahan pertanian di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terendam banjir akibat luapan Sungai Marmoyo.
“Total ada sekitar 130 hektare sawah yang terendam banjir di Kecamatan Ploso,” ujar Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Ploso, Syaifuddin, melansir PRjatim Minggu (18/1/2026).
Banjir pertanian tersebut tersebar di tiga desa, dengan luasan terbesar berada di Desa Gedongombo yang mencapai sekitar 70 hingga 80 hektare. Kemudian di Desa Jatigedong sekitar 30 hektare, serta sebagian lahan di Desa Ploso yang berbatasan langsung dengan Desa Jatigedong.
Menurut Syaifuddin, genangan air mulai surut sejak 12–13 Desember, seiring berkurangnya curah hujan di wilayah atas. Meski demikian, hingga kini masih terdapat sawah yang tergenang sehingga dampak kerusakan tanaman belum dapat dipastikan secara keseluruhan.
“Sampai hari ini belum bisa kami pastikan berapa luas tanaman yang mati, karena masih ada sawah yang tergenang air,” imbuhnya.*
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang, Ama Siswanto, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui Dinas Pertanian (Disperta) untuk segera melakukan pendataan kerugian petani yang terdampak, termasuk potensi gagal panen.
“Ini persoalan serius. Dinas Pertanian harus segera turun ke lapangan untuk mendata para petani yang terdampak banjir,” kata Ama Siswanto.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mendorong Disperta Jombang melakukan kajian mendalam terkait penyebab banjir yang hampir setiap tahun merendam sawah di wilayah Ploso. “Dinas juga harus menginventarisir apa penyebab utama banjir ini. Jangan sampai petani terus mengalami gagal panen setiap tahun,” tegasnya.
Ama menjelaskan, di sekitar lokasi sawah terdampak terdapat sejumlah perusahaan. Salah satunya berada di sekitar pabrik Cheil Jedang, yang sebelumnya memiliki sudetan air menuju Sungai Brantas untuk mengurangi genangan.
“Sekitar tiga tahun lalu, sudetan itu cukup efektif dan bisa mengurangi banjir di area tersebut,” ungkapnya.
Namun, melihat kondisi banjir tahun ini yang kembali merendam ratusan hektare lahan pertanian, Ama menilai Pemkab Jombang perlu melakukan evaluasi ulang, termasuk mengkaji dampak keberadaan pabrik-pabrik terhadap sistem irigasi pertanian di Ploso.
“Dengan luasan sawah terdampak mencapai ratusan hektare, maka keberadaan pabrik-pabrik ini harus dikaji ulang. Apakah aktivitas dan pembangunannya ikut mengganggu saluran irigasi atau tidak,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pembangunan industri di wilayah Ploso dan sekitarnya tidak mengorbankan sektor pertanian, terutama dengan terganggunya aliran irigasi yang berujung pada banjir sawah.
Hal ini, lanjut Ama, bertentangan dengan program nasional swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan sampai petani dikorbankan. Program Presiden Prabowo jelas mendorong Indonesia menuju swasembada pangan,” tegasnya.
Ama pun menekankan agar Dinas Pertanian Jombang tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek banjir di Ploso, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.
“Penanganan jangka panjang harus menjadi prioritas, agar petani bisa berproduksi dengan aman dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
