China Minta Penghentian Penggunaan Produk Siber dari Perusahaan AS-Israel dan Beralih ke Teknologi Domestik

SURABAYA (Lentera) - Pemerintah China menginstruksikan perusahaan-perusahaan di dalam negerinya untuk berhenti menggunakan produk keamanan siber dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Instruksi tersebut mewajibkan berbagai organisasi segera menggantinya dengan teknologi domestik paling lambat pada paruh pertama tahun 2026. 

Perusahaan dari AS yang dimaksud termasuk nama-nama besar seperti Palo Alto Networks Inc, Fortinet Inc, dan Check Point Software Technologies Ltd. Hal ini terungkap dalam dokumen arahan pemerintah melansir Bloomberg News.

Menurut dokumen tersebut, penggunaan produk asing oleh perusahaan China dikhawatirkan dapat menyebabkan pengiriman data sensitif ke luar negeri atau menciptakan kerentanan keamanan bagi pelanggan.

Meskipun pihak otoritas tidak memberikan bukti konkret, namun dokumen tersebut juga menuduh perusahaan-perusahaan AS dan Israel memiliki kaitan dengan badan intelijen asing. 

“Temuan terbaru menunjukkan bahwa produk keamanan siber dari Palo Alto Networks, perusahaan dengan latar belakang intelijen Barat-AS, memiliki masalah keamanan,” tulis sebuah pemberitahuan dari biro pengawas bursa tertanggal 19 Desember 2025 melansir Bloomberg News. 

Hingga berita ini diturunkan, Palo Alto Networks belum memberikan tanggapan.

Langkah China ini dinilai sebagai respons balasan, mengingat pemerintah AS sebelumnya juga telah membatasi penggunaan produk dari beberapa perusahaan China di instansi pemerintah mereka dengan alasan keamanan nasional yang serupa.

Recorded Future Inc, CrowdStrike Holdings Inc, Mandiant milik Alphabet Inc, Rapid7 Inc, SentinelOne Inc, Claroty Ltd, Cato Networks Ltd, Imperva Inc, CyberArk, Wiz Inc, VMWare milik Broadcom Inc, McAfee Corp, serta Orca Security Ltd juga termasuk dalam larangan tersebut.

Recorded Future, CrowdStrike, SentinelOne, dan Claroty tidak menjual produk mereka di China, menurut pernyataan perwakilan masing-masing perusahaan.

Seorang juru bicara McAfee mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa produk perusahaan tersebut dirancang untuk individu dan keluarga, bukan untuk penggunaan pemerintah. “Kami terus memantau perkembangan regulasi di seluruh dunia dan memastikan bahwa produk kami mematuhi seluruh hukum dan ketentuan yang berlaku di wilayah tempat kami beroperasi,” ujarnya.

“Orca Security belum menerima pemberitahuan terkait hal ini,” kata Gil Geron, CEO Orca Security.

“Kami meyakini bahwa akses terhadap perangkat keamanan defensif yang efektif sangat penting untuk mendukung operasional bisnis yang aman di seluruh dunia, dan langkah ini merupakan arah yang keliru karena meniadakan tingkat perlindungan tersebut,” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan lain yang disebutkan di atas belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Reuters sebelumnya telah melaporkan mengenai arahan pemerintah China tersebut.