SURABAYA (Lentera) - Setidaknya korban tewas akibat penindakan terhadap gelombang protes nasional di Iran sudah mencapai sekitar 2.550 orang, dan jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah.
Kelompok hak asasi manusia Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat (AS), melansir dari cnbcindonesia Kamis (15/1/2026) melaporkan telah memverifikasi kematian 2.403 demonstran dan 147 orang yang berafiliasi dengan pemerintah. Dengan demikian total korban tewas mencapai sekitar 2.550 orang. Seorang pejabat Iran sebelumnya mengakui kepada Reuters bahwa sekitar 2.000 orang telah tewas.
Selain itu, HRANA juga mencatat sedikitnya 18.137 orang telah ditangkap sejak kerusuhan pecah.
Sementara itu, ketua Mahkamah Agung Iran, Gholamhossein Mohseni-Ejei, mengisyaratkan pengadilan dan hukuman cepat bagi para demonstran yang ditahan.
"Jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan cepat. Jika terlambat, itu tidak akan memiliki efek yang sama," katanya dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah.
Di dalam negeri, arus informasi dari Iran terhambat oleh pemadaman internet. Media pemerintah melaporkan akan digelar prosesi pemakaman massal di Teheran untuk lebih dari 100 warga sipil dan personel keamanan yang tewas.
Seorang warga Teheran, ibu dua anak yang enggan disebutkan namanya, mengaku hidup dalam ketakutan. "Kami sangat takut karena suara tembakan dan protes ini. Sekarang katanya situasi tenang, tapi sekolah ditutup dan saya takut mengirim anak-anak ke sekolah," ujarnya.
Aktivis juga melaporkan bahwa layanan internet satelit Starlink mulai berfungsi gratis di Iran untuk mengatasi pemadaman. "Kami dapat mengonfirmasi langganan gratis Starlink berfungsi penuh di dalam Iran," kata Mehdi Yahyanejad, aktivis yang berbasis di Los Angeles.
Di sisi lain, otoritas Iran menuduh AS dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut, serta menyalahkan kekerasan pada kelompok yang mereka sebut teroris.
Teheran memperingatkan negara-negara sekutu AS di Timur Tengah bahwa pangkalan militer AS di wilayah mereka akan menjadi sasaran jika Washington melakukan serangan terhadap Iran.
Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran telah menyampaikan peringatan tersebut kepada negara-negara regional, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, dan Qatar.
"Teheran telah memberi tahu negara-negara regional bahwa pangkalan AS di negara-negara tersebut akan diserang jika AS menargetkan Iran," kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, dikutip Rabu (14/1/2026).
Peringatan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan campur tangan mendukung para demonstran. Dalam wawancara dengan CBS News, Trump menyatakan akan mengambil "tindakan yang sangat keras" jika Iran mengeksekusi para demonstran.
"Jika mereka menggantung mereka, Anda akan melihat beberapa hal," ujar Trump.
Sementara, seorang pejabat Israel mengatakan kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah diberi pengarahan mengenai kemungkinan runtuhnya pemerintahan Iran atau intervensi militer AS. Ketegangan kian meningkat setelah kontak langsung antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dilaporkan ditangguhkan.
AS sendiri memiliki pasukan di berbagai negara di kawasan, termasuk Bahrain, yang menjadi markas Armada Kelima Angkatan Laut AS, serta Qatar yang menjadi tuan rumah Pangkalan Udara Al Udeid. Iran sebelumnya menembakkan rudal ke pangkalan Al Udeid sebagai balasan atas serangan udara AS terhadap instalasi nuklirnya. (*)
Editor : Lutfiyu Handi/berbagai sumber
.jpg)
