Menjelang Ramadan dan Idulfitri, Fraksi PDIP Minta Peningkatan Pengawasan dan Koordinasi untuk Stabilitasi Harga Bahan Pokok

SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menilai stabilitas harga bahan pokok di Jawa Timur perlu mendapat perhatian serius menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta meningkatkan pengawasan serta koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi lonjakan harga pangan.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Eddy Paripurna, menyampaikan hal tersebut merespons data inflasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per 5 Januari 2025. BPS mencatat inflasi tahunan (year-on-year) Jawa Timur pada Desember 2025 sebesar 2,93 persen, dengan inflasi bulanan 0,76 persen.

“Kondisi inflasi pangan yang relatif stabil selama akhir tahun harus dipertahankan, bahkan diperkuat dalam beberapa pekan mendatang menjelang Ramadan dan Idulfitri,” ujar Eddy, Selasa (13/01/2026).

Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Sumenep yang mencapai sekitar 3,75 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Laju inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi salah satu kontributor utama.

Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur, sejumlah komoditas mengalami tekanan kenaikan harga, meski beberapa pangan strategis masih relatif stabil. Harga gula pasir per 8 Januari 2026 tercatat sekitar Rp16 ribu per kilogram. MinyaKita di beberapa kabupaten dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp17 ribu hingga Rp19 ribu per liter. Harga daging sapi paha belakang berada di kisaran Rp110 ribu hingga Rp130 ribu per kilogram, sedangkan bawang merah sekitar Rp35.602 per kilogram.

Eddy menilai koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan. Upaya tersebut meliputi penguatan pengawasan serta pemerataan distribusi pasokan bahan pokok di seluruh wilayah Jawa Timur, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk meminimalkan disparitas harga antarwilayah.

Selain itu, optimalisasi cadangan pasokan dan peran Bulog dinilai penting, terutama untuk komoditas strategis seperti beras dan gula. Menurut Eddy, data inflasi dari BPS dan pemantauan harga melalui Siskaperbapo perlu dijadikan dasar kebijakan yang proaktif.

“Apalagi ini menjelang Ramadan dan Idulfitri, permintaan masyarakat terhadap bahan pokok biasa meningkat. Karena itu pergerakan harga kebutuhan pokok ini harus dipantau terus, termasuk kemungkinan dampak dari faktor eksternal seperti cuaca dan biaya logistik,” jelas anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan dinas terkait dan para pemangku kepentingan pasar agar lonjakan harga yang tidak wajar dapat diantisipasi sejak dini. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dari tekanan harga.

“Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, kita berharap Jawa Timur dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok hingga selepas Idulfitri, sekaligus mendorong ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika pasar pangan,” pungkasnya.(*)

Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi