Fraksi PKB Setujui APBD Jatim 2026, dengan Catatan Kritis Melemahnya Kapasitas Fiskal Daerah

SURABAYA (Lentera) — Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, namun persetujuan tersebut disertai catatan kritis dan peringatan keras terhadap kondisi fiskal daerah yang dinilai kian mengkhawatirkan. 

Menurut Juru Bicara Fraksi PKB, Ibnu Alfandy Yusuf menyatakan total pendapatan daerah pada APBD 2026 mengalami penurunan signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dalam aspek pendapatan, Fraksi PKB menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap menurunnya total pendapatan daerah yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp2,8 triliun dibandingkan dengan APBD 2025. Penurunan sebesar ini menunjukkan melemahnya kapasitas fiskal daerah, yang pada akhirnya berimplikasi pada kemampuan penyediaan layanan publik,” ungkapnya, Senin (17/11/2025).

Fraksi PKB menilai, bahwa menurunnya pendapatan daerah bukan sekadar angka teknis, melainkan peringatan serius terhadap efektivitas pengelolaan fiskal pemerintah provinsi. Menurut fraksi ini, tren penurunan yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa lagi dianggap sebagai dinamika normal, namun perlu direspons dengan langkah strategis dan korektif.

Di satu sisi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut mulai tampil sebagai sumber pendapatan dominan dengan kontribusi 66 persen dari total pendapatan daerah. Meski demikian, Fraksi PKB menilai kondisi tersebut belum menunjukkan kinerja positif. 

“Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tampil sebagai sumber pendapatan dominan dengan kontribusi mencapai 66 persen dari total pendapatan, Fraksi PKB melihat bahwa capaian tersebut belum diikuti oleh kinerja pertumbuhan yang memadai,” kata Ibnu Alfandy.

Ia menegaskan, bahwa proyeksi pertumbuhan PAD tahun 2026 yang hanya berada pada angka 2 persen mencerminkan stagnasi serius. Bahkan, situasinya dinilai lebih berat karena PAD justru mengalami kontraksi signifikan pada tahun anggaran sebelumnya. 

“Proyeksi pertumbuhan PAD tahun 2026 yang hanya sebesar 2 persen menunjukkan stagnasi serius. Lebih mengkhawatirkan lagi, PAD mengalami kontraksi signifikan sebesar Rp5,9 triliun atau menurun sekitar 26 persen dibandingkan realisasi tahun 2024,” tegasnya.

Bagi Fraksi PKB, kontraksi dalam jumlah besar ini merupakan sinyal kuat bahwa program reformasi dan restrukturisasi fiskal yang selama ini dijanjikan pemerintah daerah belum berjalan optimal. Fraksi PKB menilai bahwa lemahnya peningkatan PAD dan kontraksi pendapatan menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi pengelolaan pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Dalam catatan berikutnya, Fraksi PKB menegaskan bahwa pemerintah provinsi perlu meningkatkan konsistensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan. 

“Oleh karena itu, Fraksi PKB menuntut pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat strategi pengelolaan pendapatan secara lebih konsisten dan terarah,” ujarnya.

Fraksi PKB meminta, agar pada tahap pelaksanaan APBD 2026 nanti, pemerintah provinsi memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan dapat tergarap optimal. Hal itu mencakup peningkatan pengawasan, perbaikan tata kelola pemungutan, serta pemanfaatan teknologi untuk menekan kebocoran penerimaan. Selain itu, sektor-sektor yang menunjukkan penurunan tajam selama beberapa tahun terakhir juga perlu mendapatkan perhatian serius.

“Pemerintah Provinsi harus memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan dapat digarap secara lebih optimal melalui peningkatan pengawasan, perbaikan tata kelola pemungutan, serta pemanfaatan teknologi untuk menekan kebocoran penerimaan. Selain itu, Pemprov perlu memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang terbukti mengalami penurunan drastis selama beberapa tahun terakhir, sehingga upaya pemulihan pendapatan dapat dilakukan secara lebih fokus dan terukur,” pungkasnya.(ADV)

Reporter: Pradhita/Editor: Ais