JAKARTA (Lentera)– Wakil Menteri Koperasi dan UKM Farida Farichah mengatakan pentingnya peran koperasi desa sebagai fondasi utama dalam membangun tatanan ekonomi baru Indonesia yang lebih inklusif, mandiri, dan berkeadilan.
Hal itu disampaikan Farida saat menjadi pembicara dalam Investor Daily Summit 2025 bertema “New Economic Order”, yang digelar di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Menurut Farida, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai poros utama transformasi ekonomi nasional melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Program tersebut merupakan langkah konkret mewujudkan ekonomi berbasis rakyat, memperkuat ketahanan pangan, serta memperpendek rantai pasok yang selama ini merugikan petani dan pelaku usaha kecil.
“Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program, melainkan gerakan strategis untuk membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput. Ini bentuk nyata semangat Asta Cita, bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari desa,” kata Farida dalam keterangan tertulis yang diterima Lentera.
Farida mengungkapkan, hingga awal Oktober 2025, sudah terbentuk 83.132 KDKMP, dengan 81.857 di antaranya telah berbadan hukum. Lebih dari 996 ribu warga desa tercatat sebagai anggota koperasi, dan sekitar 684 ribu orang aktif sebagai pengurus serta pengawas.
“Angka ini menunjukkan partisipasi rakyat yang luar biasa. Koperasi kini bukan lagi simbol lama, tapi mesin ekonomi baru di tingkat lokal,” ungkapnya.
Untuk memperkuat tata kelola koperasi, pemerintah tengah mengembangkan platform digital SIMKOPDES, sistem berbasis data real-time untuk memantau kinerja koperasi desa di seluruh Indonesia. Platform ini diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional lembaga koperasi.
Farida menjelaskan KDKMP menjadi simpul penting dalam membangun ekosistem ekonomi rakyat yang lebih efisien. Melalui koperasi, desa dapat mengelola distribusi bahan pokok, layanan simpan pinjam, gerai sembako, apotek, hingga pergudangan logistik secara mandiri.
“Koperasi desa juga membuka peluang investasi lokal di bidang energi, perumahan, peternakan, hingga ekonomi digital. Kita ingin koperasi menjadi pemain utama, bukan pelengkap,” imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk mempercepat penguatan koperasi desa. Sejumlah perusahaan besar seperti Pupuk Indonesia, ID Food, Bulog, Telkom Indonesia, PLN, Pertamina, Biofarma, hingga HIMBARA disebut telah menjalin kerja sama dalam mendukung ekosistem KDKMP melalui akses pembiayaan, distribusi, dan teknologi.
“Koperasi adalah jembatan antara kepentingan ekonomi rakyat dan dunia usaha. Ini momentum bagi sektor swasta untuk ikut memperkuat basis ekonomi nasional dari desa,” tuturnya.
Farida optimisme, KDKMP akan menjadi pilar utama dalam membangun tatanan ekonomi baru Indonesia. Menurutnya, keberhasilan transformasi ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan makro, tetapi juga dari seberapa kuat rakyat di desa mampu berdikari dan menikmati hasil pembangunan.
“Kita sedang membangun fondasi ekonomi baru yang tidak bergantung pada impor, tetapi tumbuh dari gotong royong dan produktivitas rakyat sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Angga Wira dari HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) menegaskan dukungan terhadap program pemerintah, termasuk KDKMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“KDKMP bukan kompetitor dunia usaha, justru menjadi mitra strategis. Dunia usaha bagian dari koperasi dan bisa bersinergi,” ujarnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Yehezkiel Adiperwira dari Pupuk Indonesia, yang menyebut KDKMP berperan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi secara lebih efisien.
“Rantai pupuk subsidi kini dipangkas, langsung dari produsen menggandeng distributor ke PPTS (penerima pada titik serah), salah satunya melalui KDKMP,” tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
